UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Sebagai salah satu warga muslim Indonesia, patutlah saya berbangga bahwa zakat telah diatur oleh pemerintah dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2011. Ini untuk yang kedua kali setelah UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Aturan ini bukan untuk menyulitkan masyarakat yang ingin menunaikan zakat, namun justru diharapkan mampu menertibkan administrasi zakat ke depan. Banyaknya kasus penggelapan dana umat oleh oknum mengharuskan adanya aturan ketat tentang lembaga pengelola zakat. Salah satunya adalah bahwa lembaga amil zakat harus mempunyai landasan hukum berupa badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sanksi untuk amil yang tidak amanah juga kian tegas. Wah, zakat harus dikelola dengan serius nih agar dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat marginal....

Berikut ini isi lengkap UU No 23 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu;

bahwa menunaikan zakat merupakan b. kewajiban bagi

umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c.bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang

bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat;

d.bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan

hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga

sesuai dengan syariat Islam;

e.bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat,

sehingga perlu diganti;

f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,

dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang

tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN

ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan 1. perencanaan,

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat.

2.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh

seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan

syariat Islam.

3.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang

atau badan usahan di luar zakat untuk

kemaslahatan umum.

4.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan

oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat

untuk kemaslahatan umum.

5.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha

yang berkewajiban menunaikan zakat.

6.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

7.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut

BAZNAS adalah lembaga yang melakukan

pengelolaan zakat secara nasional.

8.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ

adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang

memiliki tugas membantu pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

9.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ

adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh

BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

10.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan

hukum.

11.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang

dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam

pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Menteri adalah menteri yang 12. menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a.syariat Islam;

b.amanah;

c.kemanfaatan;

d.keadilan;

e.kepastian hukum;

f.terintegrasi; dan

g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan

dalam pengelolaan zakat; dan

b.meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;

b.uang dan surat berharga lainnya;

c.perniagaan;

d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;

e.peternakan dan perikanan;

f.pertambangan;

g.perindustrian;

h.pendapatan dan jasa; dan

i.rikaz.

(3)

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki

perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan

zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat

Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penghitungan zakat mal dan zakat fitrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur

dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat,

Pemerintah membentuk BAZNAS.

(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

perencanaan pengumpulan, pendistribusian, a. dan

pendayagunaan zakat;

b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat;

c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat;

d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan zakat.

(2)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari

unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur

pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional,

dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi

yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang

wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima)

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan.

Pasal 10

Anggota BAZNAS diangkat dan (1) diberhentikan oleh

Presiden atas usul Menteri.

(2)Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat

oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

(3)Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh

anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota

BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling

sedikit harus:

a.warga negara Indonesia;

b.beragama Islam;

c.bertakwa kepada Allah SWT;

d.berakhlak mulia;

e.berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

f.sehat jasmani dan rohani;

g.tidak menjadi anggota partai politik;

h.memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;

dan

i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a.meninggal dunia;

b.habis masa jabatan;

c.mengundurkan diri;

d.tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)

bulan secara terus menerus; atau

e.tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan

dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu

oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada

tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk

BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul

gubernur setelah mendapat pertimbangan

BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri

atau pejabat yang ditunjuk atas usul

bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan

BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak

mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau

BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat

yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi

atau kabupaten/kota setelah mendapat

pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di

provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS

kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada

instansi pemerintah, badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,

kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi (2) dan tata

kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keempat

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan

zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1)Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri

atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

diberikan apabila memenuhi persyaratan paling

sedikit:

a.terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan

Islam yang mengelola bidang pendidikan,

dakwah, dan sosial;

b.berbentuk lembaga berbadan hukum;

c.mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d.memiliki pengawas syariat;

e.memiliki kemampuan teknis, administratif dan

keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

f.bersifat nirlaba;

g.memiliki program untuk mendayagunakan

zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h.bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan

secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah

diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi,

mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan,

pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,

PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 21

Dalam rangka pengumpulan (1) zakat, muzaki

melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban

zakatnya.

(2)Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri

kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta

bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS

atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran

zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan

kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh

BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS

kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai

syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan

kewilayahan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 27

Zakat dapat didayagunakan untuk (1) usaha produktif

dalam rangka penanganan fakir miskin dan

peningkatan kualitas umat.

(2)Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan

zakat untuk usaha produktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Sedekah,

Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1)Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga

dapat menerima infak, sedekah, dan dana social

keagamaan lainnya.

(2)Pendistribyusian dan pendayagunaan infak,

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai

dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3)Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya harus dicatat dalam

pembeukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 29

(1)BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2)BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

dan pemerintah daerah secara berkala.

(3)LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial

keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan

pemerintah daerah secara berkala.

(4)BAZNAS wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri

secara berkala.

Laporan neraca tahunan (5) BAZNAS diumumkan

melalui media cetak atau media elektronik.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan

BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ,

dan BAZNAS diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Hak Amil.

Pasal 31

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi

dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak

Amil.

(2)Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS

kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai

kegiatan operasional.

Pasal 33

(1)Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31

ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Menteri melaksanakan pembinaan (1) dan pengawasan

terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS

kabupaten/kota, dan LAZ.

(2)Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS

provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai

dengan kewenangannya.

(3)Pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan

edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan

dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam rangka:

a.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ;

dan

b.memberikan saran untuk peningkatan kinerja

BAZNAS dan LAZ.

(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam bentuk :

a.akses terhadap informasi tentang pengelolaan

zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;

dan

b.penyampaian informasi apabila terjadi

penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang

dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28

ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai

sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki,

menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau

mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana

sosial keagamaan lainnya yang ada dalam

pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku

amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian,

atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang

berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum

tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan

ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud (1) dalam Pasal

39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Badan Amil Zakat Nasional yang (1) telah ada sebelum

Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan

tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan

Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS

yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.

(2)Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil

Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada

sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap

menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS

provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan

Undang-Undang ini sampai terbentuknya

kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang

ini.

(3)LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum

Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai

LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4)LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib

menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun

terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua

Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan

Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011

NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan

kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk

meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan

penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat

harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam,

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan

akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 1999 tentan Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hokum dalam

masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur

dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan,

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu

kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui

Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan

tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat

membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib

mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan

syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas

dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan

kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif

dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas

umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat

menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial

keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan

dilakukan sesuia dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi

dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak

Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas ”amanah” adalah pengelola

zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas ”kemamfaatan” adalah

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas ”keadilan” adalah

pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan

secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas ”kepastian hukum” adalah

dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian

hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas ”terintegrasi” adalah

pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam

upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian

dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas ”akuntabilitas” adalah

pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan

diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”rikaz” adalah harta

temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”badan usaha” adalah badan

usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan

usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan

yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain

kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau

lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau

BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah

baitu mal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud ”tempat lainnya” antara lain masjid dan

majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”usaha produktif adalah usaha

yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan

kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan ”peningkatan kualitas umat”

adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan,

sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5255

Untuk lebih jelasnya dalam format asli (PDF), silakan klik link ini....UU Zakat 2011
Semoga bermanfaat.